Cerita Lain dari Program Makan Bergizi Gratis
By Admin
Ilustrasi MBG
nusakini.com, Di tengah upaya pemerintah menghadirkan makanan bergizi bagi siswa, muncul pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengelola program tersebut.
Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada pengelolaan dapur MBG di Sulawesi Selatan yang disebut terkonsentrasi pada satu kelompok usaha. Kondisi ini memunculkan diskusi lebih luas, bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal rasa keadilan.
Bagi pelaku usaha kecil di sektor katering, program ini sejatinya membuka peluang. Namun, ketika pengelolaan disebut terpusat, ruang partisipasi itu terasa menyempit.
Pengamat kebijakan publik Andi Ahmad Yani melihat persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut prinsip pemerataan. Ia menilai bahwa akses terhadap program publik semestinya terbuka bagi lebih banyak pihak.
Di sisi lain, program MBG tetap menjadi harapan bagi banyak siswa yang bergantung pada asupan gizi harian dari sekolah. Karena itu, tata kelola yang transparan menjadi penting agar manfaat program tidak hanya terasa di hilir, tetapi juga adil di hulu.
Di tengah proses yang masih berjalan, publik menanti kejelasan langkah pemerintah dalam memastikan program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya: memberikan manfaat luas tanpa terkonsentrasi pada segelintir pihak. (*)